Sungguh Luar Biasa, Kangkangi Peraturan Mentri Desa

Lampung Tengah, jurnal polisi-. Selain Kangkangi Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 , Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto juga kangkangi Nota Kesepakatan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia nomor: M. HH-05.HM.05.02 tahun 2016 dengan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia dengan nomor: 01 / M-DPDTT / KB / I / 2016 tahun 2016. Hal ini juga merupakan Yosep Arnoly, SH selaku Ketua Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (LBKNS) Provinsi Lampung saat ditemui dikantornya belum lama ini.

Selain peraturan dan nota kesepakatan dua menteri RI, kegiatan tersebut juga telah mencedrai Pemkab Lamteng, karena dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Lamteng) dengan Low Firm Tosa & Rekan yang telah dipastikan terkait dengan korupsi dan berhutang Negara, oleh karena itu, buka Ketua LBKNS yang cukup disegani zaman Bupati sebelumnya ini, mengatakan, dengan hal tersebut, maka Kepala Sekolah (Kades) dan Kepala Desa (Kades) akan membahas tim Tindak Pidana Korupsi. “Apakah fungsinya Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab yang memberikan Saran pada Bupati tidak tepat,” Ucapnya.

Jika menyikapi hal tersebut, Pemkab yang disetujui, yang mempersilahkan Pemkab untuk mengundang semua Ormas/ LSM serta media cetak / elektronik dan media online yang ada di tengah, dengan agenda Diskusi Publik. Namun sabung Yosep Arnoly, SH jika tidak, sendiri akan membawa bukti- bukti lapangan untuk disetujui ke Presiden RI dengan tembusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Untuk itu menegak hukum yang ada di Provinsi Lampung jangan diam dan harus segera ditindaklanjuti,” tutup Yosep .

Diketahui, berita sebelumnya yang berjudul Pemkab Lamteng Laksanakan MoU Tak Jelas Manfaatnya, ditanggapi juga oleh Dr R Noto Agung, SH MSc, yang lain Admin Grop Kejaksaan Agung RI, mengatakan, Undang-undang nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintah Daerah pasal 8 dan tidak lebih, yaitu daerah otonom tidak serta merta, pemerintah tidak perlu ada MoU dengan LBH. Karena pemerintah punya Pengacara Negara atau Lembaga Kejaksaan sesuai UU nomor 16 tahun 2004, ucapnya memberikan jawaban di dalam Grop Kejaksaan.

Dirinya juga mengatakan, mentransfer anggaran negara harus sesuai dengan Juklak dan Juknis, menyetujui ada ketentuan tambahan, tidak dibenarkan, apa lagi yang menarik dana dari DD dan BOS. “Saran saya yang penting Pemda melakukan pembinaan agar para Kades tidak Korupsi juga pembinaan mental para Kepsek penerima Dana BOS, itu lebih masuk akal, artinya tidak alias Nada Instrumen Hukum,” pungkasnya.

Diketahui dan tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung dengan Perusahaan Rendah Tosa & Rekan tertulis sebagai Pihak Pertama (Kakam) mengunakan anggaran dana desa tahun 2020 sebesar 5.000.000 untuk dikirim ke nomor rekening Bank BRI 0357-01-001777-302 atas nama Tosa & Rekan.

Sementara itu Bupati Lampung Tengah Hi Loekman Djoyosoemarto, hingga berita kembali tayang, belum juga memberikan tanggapan atau komentar, tim media ini telah berkali- kali mengirim pesan WhasstApp miliknya, namun juga belum juga menerima balasan. ( alafia yuhda / jurnal polisi.)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *