Kapolsek Ciwidey Polresta Bandung Jelaskan ” Peran Polri Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi ” Tingkat Kec Ciwidey


JP Kab Bandung
Polsek Ciwidey Polresta Bandung, Polri sebagai salah satu sub sistem dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi, selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hubungan proses penyidikan oleh Polri dihubungkan dengan keberhasilan Perampasan Aset tindak pidana korupsi, dan konsep pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Dalam mencegah dan memberantas terjadinya kasus tindak pidana korupsi di wilayah Kecamatan Ciwidey Kab. Bandung, jajaran pemerintahan Kecamatan Ciwidey menyelenggarakan Sosialisasi Per-UU-an Tingkat Kec. Ciwidey yang bertempat di Aula Praja Muda Kantor Kec. Ciwidey, Jl. Raya Lebak Muncang No.1 Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung, dengan penanggung jawab acara, Camat Ciwidey H. Karyadi Raharjo, A. AP, M.Si., dengan peserta sosialisasi berjumlah 85 orang yang terdiri dari seluruh Kades Se Kec. Ciwidey, Staf Kec. Ciwidey, Staf Desa Se Kec. Ciwidey dan Para Ketua BPD Se Kec. Ciwidey dan pelaksanaan kegiatan sekitar pukul 08.30 WIB. Jumat (14/02/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Ciwidey menjadi narasumber dan memberikan materi dengan judul materi “Peran Polri Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, sedangkan narasumber dari Rektor UNPAS, DR.H. Dudi Warsudin, SH, MH. Dengan Materi “Penyusunan Peraturan Desa”.

Kapolresta Bandung Kombespol Hendra Kurniawan, S.I.K melalui Kapolsek Ciwidey AKP Ivan Taufiq, S.H menyampaikan, mengingatkan bahwa laporan dan informasi dari masyarakat, saat ini semakin transparan, maka Polri bersama aparat penegak hukum lainnya termasuk dengan inspektorat harus bahu-membahu untuk menuntaskan potensi kasus korupsi.
“Ini perlu kita ketahui bahwasanya dalam hal peran serta masyarakat dalam pemberian informasi tentang tindak pidana korupsi perlu kita lihat disini adalah peran serta masyarakat sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2000. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan bisa juga dapat informasi dari intelijen,” tegas Ivan dengan suara lantangnya.

Masih menurut Kapolsek Ciwidey, tindak pidana korupsi termasuk Tindak Pidana Luar Biasa “Extra Oxdinary Crime” sehingga dalam menangani kasus diperlukan penanganan yang luar biasa pula, sehingga dibentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Satgas Cyber Pungli untuk memberantas Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini.
Pada dasarnya, segala kegiatan sesuatu yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara adalah tindakan korupsi yang sudah diatur oleh Undang-undang no. 31 tahun 2009, ” Terang Ivan kepada peserta sosialisasi.
Ditambahkannya, “Kami dari Polsek Ciwidey sangat membuka diri untuk melakukan komunikasi atau konsultasi tentang tata cara penggunaan anggaran agar kesalahan yang berujung pada tindak pidana korupsi agar dapat dihindari, ” pungkas AKP Ivan(Suwandi Jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × 2 =