Pemerintah Kabupaten Ciamis Jawa Barat Mengadakan Sosialisasi “Peran, Tugas dan Fungsi BPK Dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Bandung.urnalpolisi.co.id – Sosialisasi ini dihadiri oleh Bupati Ciamis HHerdiat Sunarya ,wakil Bupati Yana D.putra Setda H.Asep Sudarman Kapolres .Dandim juga seluruh camat dan kepala Desa di kabupaten ciamis di aula setda kamis 30/1/2020

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pengelola dana desa terhadap peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, supaya mereka mengerti terhadap peran BPK dan DPR dalam pengelolaan dana desa.

Dalam sambutannya Bupati H herdiat Sunarya menegaskan, kepada para camat untuk bersinergi dengan kepala Desa dalam pengelolaan dana desa ini jangan sampai ada penyelewengan pelaksanaan dalam penggunaannya.

Saya harap kepada para camat untuk selalu mengawasi dalam pengelolaan dana desa ini, jangan sampai ada penyelewengan dalam pengelolahannya, jika ada penyelewengan saya akan tindak sesuai aturan yang berlaku dan menindak tegas kalau tidak patuh aturan.

Pengelolaan dana desa ini diharapkan berjalan sesuai aturan yang ada supaya bermanfaat dan tercapainya tujuan dalam pembangunan desa. Didi Irawadi sebagai Anggota Komisi Xl DPR Ri juga menyampaikan bahwa peran DPR dalam pengelolaan dana desa ini adalah sebagai pengawasan.

fungsi yang salah satunya adalah sebagai pengawasan, jadi kami (DPR) menginginkan dalam pengelolaan dana desa ini untuk transparan dan jangan sampai ada penyalahgunaan dalam pengelolaannya,” terangnya.

Sementara Anggota BPK RI Prof.Dr.Bahrulah Akbar.menyampaikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Untuk tercapainya tujuan pemerintah dalam menyalurkan dana desa ini, pengelolaannya harus berjalan sesuai aturan dan perundangan yang sudah ada.
sebagai Anggota dari BPK RI menyampaikan bahwa peran BPK dalam pengelolaan dana desa ini sebagai pemeriksa terhadap keuangan supaya bisa dipertanggung jawabkan dalam pengelolaannya. “BPK ini perannya hanya memeriksa keuangan, supaya dana desa ini bisa dikelola secara bertanggung jawab dan dapat digunakan secara bijak dan tanggung jawab.

(Rustandi.jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *